anggota komisi ii dpr yasona laoly menilai reformasi badan pertanahan nasional (bpn) belum berjalan bagus karena baru banyak konflik pertanahan.
saya kira, mesti diselenggarakan evaluasi pada kinerja bpn. ya tergolong kita pertanyakan kepemimpinan pak hendarman (kepala bpn). secara konseptual, bolehlah. tapi implementasinya, belum ada, papar yasona selama jakarta, minggu.
dia mengkritik praktik percaloan juga mafia tanah dan belum berhasil diberantas bpn.
banyak catatan mengenai ini. contohnya batas tanah, sering merupakan pemicu sengketa. belum lagi sertifikat ganda. sepertinya kepala bpn harus bersihkan dulu internalnya, kata dia.
Informasi Lainnya:
- Basmi Jerawat dengan obat tradisional
- Tips aman belanja Online
- Khasiat Krim Sarang Walet
- Khasiat Krim Sarang Walet
anggota dpr ri daripada fpdip serta mempertanyakan tim 11 bentukan bpn dan bertugas menyelesaikan sengketa tanah dalam berbagai daerah dan tetapi tak menunjukkan hasil dan menarik.
sampai ketika ini, saya belum pergi ke banyak konflik agraria yang diselesaikan. padahal, tambah lama angka tanah dengan begini semakin complicated. karena kualitas keekonomisan tanah semakin tinggi, tutur dia.
wakil sekretaris jenderal (wasekjen) konsorsium pembaruan agraria (kpa), dewi kartika, menilai tak banyak sinkronisasi dalam internal bpn. resikonya, terkandung 632 agama dan tumpang, dan itu harus diselesaikan, papar dewi.
masih maraknya sengketa agraria, berdasarkan dewi, merupakan bentuk kegagalan kinerja bpn. sebanyak 7.200 sengketa tanah masih terselesaikan 60 persen. mirisnya dulu, 30 sk yang dikeluarkan bpn perihal tanah terlantar, 11 diantaranya digugat.