anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi mengatakan sistem politik dinasti mesti dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik umum.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, kehadiran politik dinasti, salah satunya semua kepala daerah adalah Satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan kebanyakan dimiliki publik, ujar arwani thomafi selama jakarta, kamis.
arwani menyampaikan, tak mampu dipungkiri apabila darah politik mengalir dalam suatu keluarga, tapi keuntungan tersebut tetap usah dibatasi supaya memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tidak bisa mencalonkan keluarganya pada Satu kurun waktu setelahnya, kami tidak hendak hak yg dipunya mayoritas publik itu tersandra dengan hak dinasti itu, tutur arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti dan berpotensi mempersempit partisipasi umum dengan membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih dari Satu bidang, tidak hanya politik, tapi bisa merambah ke jenis ekonomi.
untuk tersebut, lanjut arwani, meskipun darah politik tidak bisa dihalangi, namun dengan filter itu, publik masih memiliki kesempatan membangun demokratisasi selama sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan itu harus diatur dengan baik, agar tak terjadi penyanderaan hak politik publik, kata arwani.